Peredaran narkoba kini bukan hanya di wilayah perkotaan, namun mulai merambah ke pedesaan. Karena itu, pembentukan desa bersih narkoba (Bersinar) adalah kunci dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Aceh.
Suasana lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Selasa, 8 Oktober 2019, terlihat meriah dari biasanya. Puluhan pelajar, pemuda, pegawai BNN, dan warga berkumpul. Sebuah baliho ukuran besar terpampang di tepi lapangan. Di baliho itu tertulis “Deklarasi Desa Bersinar dan Sekolah Bersinar”.
Deklarasi Desa Bersinar dan Sekolah Bersinar dilakukan dengan pembacaan deklarasi yang diwakili oleh seorang pelajar dan prajurit TNI. Inti deklarasi para pihak berkomitmen menjaga desa dan sekolah dari bahaya narkoba. Semua yang hadir terlihat antusias mengikuti pembacaan deklarasi itu.
Kemudian diikuti dengan pembukaan selubung bertuliskan “Satukan Semangat Bulatkan Tekad untuk Aceh Hebat Tanpa Narkoba” yang tertera pada dinding bus Transkutaraja. Armada angkutan publik itu menjadi media kampanye antinarkoba.
Kegiatan itu semakin bermakna karena dihadiri langsung oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Heru Winarko, S.H. Selain Heru, hadir juga perwakilan Pemprov Aceh, Pemko Banda Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala, perwakilan Polri, TNI, dan pihak swasta. Kehadiran para pihak pada acara itu menunjukkan ada kesamaan visi dalam melawan penyalahgunaan narkoba.
Hari itu sebanyak sebanyak 90 desa dikukuh menjadi Desa Bersinar. Sebelumnya sebanyak 84 desa telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Besinar. Dengan demikian, sebanyak 174 desa di Aceh telah ditetapkan sebagai Desa Bersinar. Desa-desa ini tersebar di 23 kabupaten/kota.
Adapun jumlah desa di Aceh sebanyak 6.498 desa. Pembentukan Desa Bersinar dilakukan secara bertahap dan diutamakan desa yang dinilai kategori rawan.
Kepala BNN Heru Winarko mengaku sangat bangga melihat antusiasme warga Aceh melawan penyalahgunaan narkoba. Menurut Heru, keterlibatan warga di tingkat akar rumput semakin memberi energi bagi BNN, aparat penegak hukum, dan pemerintah melawan narkoba.
“Desa Bersinar program yang melibatkan unsur masyarakat untuk mencegah serta memberantas peredaran narkoba di desanya masing-masing,” kata Heru.
Heru meyakini, Desa Bersinar akan menjadi benteng pertahanan bagi desa untuk menghalau masukkan narkoba. Heru mengajak warga untuk melindungi dan menjaga desa masing-masing dari narkoba. “Masyarakatnya sendiri yang akan memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” kata Heru.
Di setiap Desa Bersinar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah, melaporkan, menangkap, dan memfasilitasi proses rehabilitasi bagi pengguna. Satgas tersebut beranggotakan aparatur desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, dan pemuda.
Pembentukan Desa Bersinar itu merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Heru mengatakan, Provinsi Aceh merupakan jalur utama penyelundupan sabu dari luar negeri. Banyak jalur tikur di sepanjang garis pantai timur utara Provinsi Aceh yang dimanfaatkan oleh bandar dan kurir. Tidak sedikit mafia narkoba diringkus oleh BNN dan aparat penegak hukum.
Menurut Heru, semakin banyak kasus yang ditindak itu menunjukkan kerja BNN dan aparat penegak hukum membuahkan hasil. Namun, di sisi lain kondisi ini juga menujukkan peredaran narkoba kian masif.
Oleh karena itu, kata Heru, keterlibatan warga melalui Desa Bersinar akan memperkuat gerakan melawan narkoba. Terlebih, kata Heru, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) serta Kementerian Dalam Negeri membolehkan menggunakan dana desa untuk kegiatan P4GN.
Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai salah satu kegiatan prioritas.
Kepala BNNP Aceh Brigadir Jenderal Polisi Drs Faisal Abdul Naser, MH mengatakan masyarakat Aceh yang religius harus berada di garda terdepan memerangi narkoba. Faisal mengajak semua warga untuk sama-sama menyelamatkan generasi muda Aceh.
Faisal mengatakan, kearifan lokal pada masyarakat Aceh dan kepedulian sosial di kalangan warga desa menjadi modal penting dalam membangun desa.
Faisal meyakini, ketika warga berada di garda utama penjaga desa, pengedar tidak akan berani masuk. “Ini untuk menyiapkan generasi Aceh bebas dari jeratan narkoba,” kata Faisal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Azhari Hasan menuturkan, persoalan di desa sangat komplet, mulai dari kemiskinan, kualitas kesehatan yang buruk, minim infrastruktur, kualitas sumber daya manusia rendah, dan narkoba.
Azhari mengatakan, penyalahgunaan narkoba kini menjadi persoalan serius di desa. Karena itu, kata dia, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2020, penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu prioritas.
Azhari menambahkan, di samping melawan peredaran narkoba, peningkatan aktivitas badan usaha milik desa (BUMDes) juga menjadi prioritas. Azhari berharap BUMDes dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan penduduk miskin. Azhari mengatakan perbaikan ekonomi warga menjadi salah satu jalan menjauhkan warga dari bujuk rayu bandar narkoba.
Sekretaris Desa Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Zahrial Fuadi, mengatakan desanya belum pernah mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pencegahan narkoba. Setelah dideklarasikan sebagai Desa Bersinar, mulai tahun 2020, dana untuk kegiatan pencegahan narkoba dianggarkan.
“Selama ini, di desa kami belum pernah ada kasus penyalahgunaan narkoba, tetapi kami harus tetap waspada,” kata Zahrial. Zahrial pun menyambut baik pembentukan Desa Bersinar. Beberapa kegiatan akan digelar, seperti sosialisasi bahaya narkoba dan melindungi kelompok rentan.
